Jerat Fakta | Jayapura – Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri, S.I.K., bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang diwakili oleh Sekda Provinsi Papua Selatan, Drs. Madaremmeng, Kapok Sahli Pangdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Achmad Fauzi, S.I.P., M.M., dan Kabag Ops Binda Papua, Kolonel Inf. Leo Rajendra R.B, mengadakan kegiatan Safari Pemilu 2024 di Aula Swiss-belhotel Merauke, Selasa (10/10/2023).
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan Pemilu 2024 di Provinsi Papua Selatan.
Lebih dari 300 peserta, termasuk perwakilan dari Partai Politik, Aparat Keamanan, dan sejumlah pihak terkait, hadir dalam kegiatan ini. Dalam sesi dialog, Drs. Mandderang, M.Si selaku Pj. Sekda Provinsi Papua Selatan menjelaskan beberapa poin penting terkait Pemekaran Provinsi Papua Selatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Ia mengungkapkan bahwa pembentukan Provinsi Papua Selatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut.
“Dalam UU ini, Provinsi Papua Selatan diberikan status otonomi khusus, yang memberikan kewenangan tambahan kepada pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan, dan pelayanan dasar kepada masyaraka,” ucapnya.
Pembentukan provinsi ini, kata Mandderang diharapkan akan membawa perubahan positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan memberikan kesempatan bagi penduduk setempat untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka.
“Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai peresmian provinsi baru dan pelantikan Penjabat Gubernur. Penjabat Gubernur memiliki tanggung jawab untuk membentuk perangkat daerah dalam waktu tiga bulan sejak tanggal pelantikan, serta merencanakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),” tambahnya.
Dalam konteks persiapan Pemilu 2024, KPU Provinsi Papua Selatan telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat provinsi yang mencakup lebih dari 367 ribu pemilih. Kabupaten Merauke menjadi salah satu kabupaten dengan DPT terbesar, mencapai 162 ribu pemilih. Penetapan DPT ini menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Papua Selatan.
“Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dengan menyiapkan dana hibah untuk KPU dan Bawaslu sebesar Rp. 2,5 miliar dan Rp. 1 miliar secara berturut-turut. Walaupun belum terealisasi, langkah ini menunjukkan keseriusan dalam mendukung pelaksanaan Pemilu,” lanjutnya.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan juga berupaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu 2024 dengan mengeluarkan Surat Edaran yang mengatur netralitas ASN. Instruksi ini dikeluarkan sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri PANRB, Mendagri, BKN, KASN, dan BAWASLU.
Kolaborasi antara pemerintah dan penyelenggara pemilu di Provinsi Papua Selatan terus diperkuat, termasuk dalam pemetaan kebutuhan anggaran dan langkah-langkah mitigasi risiko konflik yang mungkin terjadi selama proses pemilihan. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Kepala Daerah diharapkan dapat mengamankan komitmen untuk menjalankan pemilu secara adil, jujur, dan transparan.
“Dengan sinergi yang kuat antara semua pihak terkait, Pemilu 2024 di Provinsi Papua Selatan diharapkan dapat diselenggarakan dengan baik, menghasilkan proses pemilihan yang adil dan demokratis, serta mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah ini. Semua elemen pendukung, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik mereka untuk kemajuan demokrasi Indonesia,” harap Pj. Sekda Provinsi Papua Selatan.
Dalam sambutannya, Kapolda Papua menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, TNI, dan Polri atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasama luar biasa mereka dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah tersebut. Ia menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Kapolda juga merayakan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua, yang merupakan langkah penting dalam memperluas pemerintahan di wilayah tersebut.
“DOB diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di berbagai wilayah Papua, sehingga administrasi pemerintah dapat lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat,” ujarnya.
Dalam konteks persiapan Pemilu 2024, Kapolda Fakhiri menegaskan bahwa kehadiran dan komitmen semua pihak, termasuk bupati dan penyelenggara pemilu, sangat penting untuk memastikan kelancaran, keadilan, dan demokrasi dalam proses pemilihan. Ia mengungkapkan keprihatinan atas absensi beberapa bupati dan penyelenggara pemilu di Provinsi Papua Selatan, menekankan bahwa partisipasi mereka adalah kunci untuk pemilihan yang aman dan adil.
Kapolda juga mengingatkan para Kapolres untuk mengingatkan bupati tentang perintah Mendagri agar selalu berada di tempat tugas, terutama dalam mengawasi persiapan pemilu. Ia menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan hanya formalitas, melainkan juga tentang pelayanan dan pelaksanaan tugas dengan baik.
Dalam pesannya, Kapolda Fakhiri menekankan pentingnya netralitas dalam penyelenggaraan pemilu dan memisahkan politik dari isu Papua Merdeka. Ia juga mencatat peristiwa Pemilu 2019 terkait PSU di Kabupaten Boven Digoel sebagai contoh pentingnya mematuhi syarat hukum dalam proses pemilihan umum.
Kapolda mengakhiri pidatonya dengan menyoroti pelaksanaan Operasi Mantab Brata Cartenz 2023-2024, yang bertujuan untuk menjaga keamanan selama Pemilu 2024 di Papua. “Dengan melibatkan ribuan personel, Polda Papua berharap dapat memberikan pengamanan yang efektif dan efisien selama periode tersebut,” pesan Kapolda.
Brigjen TNI Ahmad Fauzi Cendrawasih selaku Kapoksahli Kodam XVII/Cendrawasi menjelaskan bahwa TNI memiliki peran multifungsi yang telah mempersiapkan mereka untuk mendukung suksesnya Pemilu tahun 2024. Ia juga menegaskan bahwa TNI-Polri akan tetap netral dalam urusan politik dan sangat mendorong pelaporan jika ada anggota TNI yang melanggar atau terlibat dalam politik.
“Kodam XVII/Cendrawasi telah menyiapkan pasukan untuk menjaga keamanan Pemilu 2024 dan telah mengidentifikasi titik-titik kerawanan yang akan diamankan selama pelaksanaan pemilu. Kami menyadari potensi kerawanan yang beragam selama pemilu dan bersama-sama berupaya untuk mengantisipasi potensi kerawanan tersebut di daerah mereka,” ungkapnya.
Pemilu serentak pertama di Indonesia dianggap sebagai momen penting dan bersejarah yang akan menjadi sorotan dunia. Kapok Sahli XVII/Cenderawasih juga mengingatkan KPU dan Bawaslu untuk menjaga netralitas mereka demi menjaga integritas pemilu. Ia menekankan bahwa TNI tidak mendukung atau memihak pada partai politik atau siapapun yang terlibat dalam politik.
Pemaparan Kapok Sahli XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Sekda Provinsi Papua Selatan, dan pemangku kepentingan lainnya mencerminkan komitmen bersama untuk menjaga keamanan, kelancaran, dan integritas Pemilu 2024 di Provinsi Papua Selatan serta memastikan proses demokrasi yang adil dan aman bagi semua warga.
Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, TNI, Polri, dan penyelenggara pemilu dalam meraih kesuksesan Pemilu 2024 yang diharapkan. (Hendra)
