Jerat Fakta | Jayapura – Nasib Mahasiswa asal Papua yang berada di Luar Negeri terancam di Deportasi karena belum membayar biaya kuliah. Hal ini menunjukan Hak Asisa Manusia di Kebiri.
Pegiata Anti Korupsi Tanah Papua Rafael Ood Ambrauw kembali angkat bicara di media ini terkait nasib Mahasiswa yang ada di luar kota maupun Luar Negri.
“Saya sangat prihatin kepada adik adik Mahasiswa yang berada di luar negeri maupun luar daerah, karena tidak mampu membayar uang kuliah. Padahal anggaran sudah di jamin oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah Provinsi Papua, kemana anggran yang digelontorkan?, ” kata Rafael dengan nada kesal. Rabu (10/01/2024).
Menurut Rafael hari ini spanduk yang bertebaran di Depan Kantor Gubernur Provinsi Papua menjadi salah satu kekesalan kerena nasib Mahasiswa terkatung-katung.
“Mahasiswa Papua Sekarat di Negeri Orang Dimana Hati Nurani Pemerintah Papua”. Yang Terhormat Presiden Jokowi Anak – anak Kami Akan Di Deportasi Jika Bapak Tidak Bertindak”. “Pendidikan Yang Bermartabat Adalah Hak Konstitusional Warga Negara Dan Merupakan Hak Asasi Manusia”. “Selamatkan Pendidikan Papua Jangan Rusak Masa Depan Papua”. Itulah isi tulisan Spanduk yang bertebaran di depan Kantor Gubernur Provinsi Papua, namun hanya jadi tontonan oleh pejabat yang berlindung di gedung megah, ” ucap Rafael.
Rafael mendesak agar KPK RI usut tuntas aliran dana beasiswa yang diduga sudah di korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di tanah Papua.
“Saya mendesak agar KPK RI mengambil langkah untuk periksa anggara beasiswa Mahasiswa Papua yang diduga sudah di Korupsi oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab, karena nasib Mahasiswa yang berada di luar daerah maupun Negeri sangat memprihatinkan, ” ujarnya.
Dia menambahkan, terkait anggaran beasiswa Mahasiswa Papua sudah beberapa kali di Hearing ke DPRP namun belum ada titik terang.
“Padahal terkait anggaran beasiswa Mahasiswa Papua sudah beberapa kali di lakukan rapat di kantor DPRP bersama Pejabat Gubernur yang sekarang, serta instasi yang terkait, namun belum ada kejelasannya, maka saya minta KPK RI segera melakukan pemeriksaan terkait aliran dana ratusan miliar yang diduga di korupsi oleh oknum-oknum yang tidak punya hati nurani, ” Pintanya.
