Jerat Fakta | Manokwari – BP2JK, atau Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, adalah unit kerja di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi.
Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
BP2JK bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi, termasuk mengelola proses lelang terbuka untuk proyek konstruksi. Melaksanakan seleksi penyedia jasa konstruksi melalui prosedur yang lebih terbatas jika diperlukan.
BP2JK melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap penyedia jasa konstruksi untuk memastikan dokumen administratif penyedia jasa lengkap dan sesuai ketentuan. Memeriksa kemampuan teknis dan pengalaman penyedia jasa, menilai kewajaran harga yang ditawarkan.
BP2JK melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan proses pengadaan jasa konstruksi untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku.
BP2JK bertanggung jawab menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengadaan jasa konstruksi kepada Kementerian PUPR dan pihak terkait lainnya.
BP2JK juga memiliki fungsi pembinaan dan pengembangan kapasitas penyedia jasa konstruksi melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
BP2JK berperan dalam membantu menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan jasa konstruksi.
BP2JK memastikan bahwa proses pengadaan jasa konstruksi dilakukan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, baik dalam aspek prosedural maupun teknis.
Pada paket Tahun 2024 Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Papua Barat telah menenderkan sebanyak 47 paket.
Paket lelang tender tersebut lebih kecil dari tahun 2023 dengan jumlah lelang 87 paket di seluruh Propinsi Papua Barat.
Hal ini di sampaikan oleh Sartoko yang juga sebagai Kasubag Umum dan Tata Usaha (KTU) kepada media saat bersua di ruangan BP2JK. Rabu (15/05/2024).
Menurut Sartoko dengan progres lelang paket untuk tahun ini sudah kurang karena melalui E-katalog.
“Untuk SDA 20 Paket, Bina Marga 16 Paket, Cipta Karya 11 dengan pagu anggaran 395 milyar lebih, ” katanya.
Kurangnya paket untuk tahun 2024, kata Sartoko, sudah melalui sistem jasa secara elektronik.
“E-katalog salah satu metode pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Indonesia, ” ujarnya.
Ia pun menjelaskan kemungkinan ada penambahan paket, karena untuk perumahan belum usulkan ke BP2JK.
“Tidak menutup kemungkinan paket akan bertambah dengan berjalannya waktu, ” singkatnya.
*Redaksi*
