Jerat Fakta | Jayapura – Ketua LSM Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) merasa kesal dengan keputusan Kepala BWS Kabupaten Merauke Magdalena Tanga dengan pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Satuan Kerja (Satker) Orang Asli Papua di kantor BWS
Menurutnya, pergantian PPK dan satker orang asli papua di kantor BWS ini bertentangan sesuai dengan amanat UU Otsus no 21.
“PPK dan satker orang asli Papua dan di ganti dengan non papua, inikan bertentangan dengan UU Otsus no 21, saya meminta Kementrian PUPR segera evaluasi kinerja kepala balai sungai, ” katanya kepada media melalui pesan tertulis. Kamis (25/07/2024).
Ia juga mendesak agar kementrian PUPR segera copot kepala balai sungai Merauke dan di gantikan dengan orang asli papua.
“Masih banyak orang asli Papua yang mempunyai kompetensi untuk menduduki jabatan sebagai kepala balai wilayah sungai merauke sehingga saya sebagai Ketua LSM WGAB minta kementrian PUPR copot kepala balai BWS Merauke dan digantikan dengan orang Papua asli dan juga ppk orang Papua yang dicopot harus di kembalikan dan juga satker orang Papua dikembalikan, ” ujarnya.
Yerry juga melihat kepala balai jadikan balai BWS ada suku isme di dalam. Dugaan PPK dan Satker orang pendatang semua dan orang Papua di kemanakan?
“Saya Ketua LSM WGAB menghimbau jangan ada suku isme di kantor pemerintahan seperti balai BWS Merauke, ini harus merata dan jangan juga beda bedakan, ” pungkasnya.
