JERATFAKTA.COM-Pilkada Tahun 2024 sudah memasuki tahapan masa kampanye, dalam hal ini banyaknya potensi rawan nya pelanggaran oleh peserta pilkada, dan tentunya juga dapat membuat penilaian seseorang adanya setiap kegiatan yang melibatkan masa atau melakukan giat soasial dengan berbagi dianggap berpolitik praktis.
Oleh karena itu di sebutkan oleh Jepri Ketua DPC Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Mesuji organisasi itu tidak semua terlibat dalam politik, adapun terlibat tetapi bukan Organisasinya melainkan oknumnya, seperti halnya kegiatan bakti sosial dengan berbagi rizki dalam tema Jum’at berkah itu sudah tidak lagi asing bagi setiap organisasi sering terjadi. Namun bukan berarti ada berkesinambungan adanya unsur politik dari pihak manapun, apalagi dalam masa menjelang Pilkada 2024 ini. Tegas Jepri (5/10/2024)
Hal ini juga terceltus dari Jepri Ketua DPC POSPERA Mesuji, disebabkan oleh Ansori Ketua Panwaslu Kecamatan Simpang Pematang yang menegur salah satu anggotanya dengan tuduhan yang tidak mendasar.
” Utk kegiatan organisasi mhn jangan up di medsos, krn jika organisasi kalian mendukung salah 1 paslon kalian sendiri yang kena imbasnya , dan kami dipanwas juga kena imbasnya ” Ucap Ansori melalui pesan Whatsapp
Jepri selaku Ketua DPC POSPERA Mesuji sangat tersinggung keras, dengan adanya tuduhan tersebut. Seharusnya sebagai pemimpin yang bijak tidak harus asal menjustice sebelum mengetahui sebenarnya apa yang terjadi.
” Dengan adanya kegiatan kami pada Hari Jum’at 4 Oktober 2024 yang disebut Jum’at berkah berbagi itu mutlak kegiatan di luar politik dan sumber dana memakai kantong pribadi tanpa pemberian dari salah satu Paslon tertentu menjelang Pilkada 2024 ini” Paparnya dengan tegas.
Harapan Organisasi POSPERA Mesuji dengan mengecam keras atas tuduhan Ketua Panwaslu Simpang Pematang, dengan ini meminta kepada Pimpinan Bawaslu Mesuji agar dapat membina bawahan nya supaya bisa membedakan apa yang harus di awasi dan apa yang tidak harus menjadi ranahnya serta jangan bersifat tendensius terhadap kelompok tertentu.
