Jerat Fakta | Manokwari, – Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan Drs. Dominggus Mandacan, M.Si dan Mohammad Lakotani, SH, M.Si atas terpilihnya kembali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat untuk periode 2025-2030.
Dalam pernyataannya, Warinussy menyoroti berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh pasangan pemimpin daerah ini, terutama dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc di Papua Barat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
“Komisi Hukum Ad Hoc sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di Papua Barat. Keberadaannya akan membantu Gubernur, DPR Papua Barat (DPRPB), dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dalam menyusun regulasi berupa Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi),” ujar Warinussy.
Ia menambahkan bahwa eksistensi Komisi Hukum Ad Hoc menjadi mendesak untuk memastikan bahwa aspirasi politik masyarakat adat Papua dapat terakomodasi secara optimal dalam kebijakan daerah.
Keberadaan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat asli Papua merupakan kunci dalam mewujudkan tujuan otonomi khusus.
Dalam kesempatan yang sama, Warinussy juga mengungkapkan apresiasi kepada Dewan Adat Papua (DAP) yang telah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DAP. Penunjukan ini tertuang dalam Ketetapan DAP Nomor 06/TAP/RAPIM IV DAP/I/2025, tanggal 16 Januari 2025.
Sebagai Sekjen DAP, Warinussy bersama Wakil Sekjen Yohanes Ronsumbre, S.Sos akan mengemban tugas untuk melaksanakan program kerja serta menerjemahkan kebijakan-kebijakan Pimpinan DAP demi melindungi hak-hak dasar masyarakat adat Papua di seluruh Tanah Papua.
“Kami akan segera menjalankan mandat ini dengan menjalin koordinasi berkesinambungan bersama Pimpinan DAP di berbagai wilayah. Selain itu, kami juga akan mengupayakan rekonsiliasi dengan para pemimpin adat Papua guna memperkuat persatuan dan kesatuan Masyarakat Adat Papua,” tegasnya.
Dengan kepemimpinan yang baru di Papua Barat dan peran strategis Dewan Adat Papua, Warinussy berharap kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat dapat semakin diperkuat demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Papua.
(Udir Saiba)
