Jerat Fakta | Bitung – Aliansi Nelayan Masyarakat Sulawesi Utara, yang dipimpin oleh Richard Mamuntu bersama Koordinator Nelayan Sulut, Mario Mamuntu mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) di Jakarta pada 18 Maret dan 19 pekan lalu.
Kehadiran Aliansi Nelayan Masyarakat Sulut untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan nelayan lokal, khususnya para nelayan tuna dengan metode pancing ulur.
Dalam pertemuan dengan Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan, Mochamad Idnillah , serta Inspektur Jenderal KKP RI, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, para nelayan menuntut perluasan zona penangkapan ikan.
“Saat ini, nelayan hanya diizinkan menangkap ikan di WPP NRI 715, dan 718, sedangkan mereka berharap bisa mengakses WPP NRI 716 dan 717 agar tidak dibatasi dalam Zona menangkap ikan tuna yang sifatnya migrasi,” kata Richard kepada media. Jumat, (28/03/2025).
“Kami meminta keadilan agar zona penangkapan ikan diperluas dan nelayan tidak dibatasi oleh aturan yang menyulitkan. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan menggelar aksi damai di Kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung,” tegas Richard Mamuntu.
Nelayan juga mempertanyakan kebijakan yang dinilai tidak adil, di mana kapal asing bebas masuk ke perairan Indonesia, sementara nelayan lokal justru dibatasi.
“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dan Menteri KKP RI turun tangan dalam mencari solusi yang berpihak kepada nelayan Indonesia,” pungkasnya.(*)
