Jerat Fakta | Manokwari — Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, S.H., yang juga dikenal sebagai advokat sekaligus pembela hak asasi manusia (human rights defender/HRD), mempertanyakan serius informasi terkait dugaan insiden penembakan yang mengancam keselamatan seorang Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) di Provinsi Papua, pada Minggu (27/4) sekitar pukul 07.10 WIT.
LP3BH Manokwari menekankan pentingnya penyelidikan yang profesional, berbasis hukum, dan berlandaskan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara universal.
Sebagai penerima John Humphrey Freedom Award tahun 2005 di Montreal, Kanada, Warinussy mengingatkan agar seluruh proses pencarian terhadap mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Marbun, dilakukan secara hati-hati dan profesional, tanpa terlalu banyak eksposur publik, mengingat hingga saat ini keberadaannya belum diketahui secara pasti.
Menurut informasi yang dihimpun LP3BH Manokwari, titik awal pencarian Iptu Marbun seharusnya difokuskan di area Sungai Rawara, tempat terakhir kali ia terlihat oleh saksi bernama Silas Meyem. Saksi tersebut mengaku sempat mendengar suara tembakan saat berusaha menelusuri sungai mencari keberadaan Marbun.
“Silas Meyem menyusuri sungai ke arah hilir menuju muara, berharap menemukan tanda-tanda keberadaan Iptu Marbun. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pencarian diarahkan dengan fokus ke daerah hilir Sungai Rawara,” tegas Warinussy. Minggu, (27/04/2025)
Terkait dugaan penembakan terhadap Frits Ramandey dan rombongan Komnas HAM, LP3BH Manokwari mendesak agar aparat segera melakukan investigasi forensik di lokasi kejadian.
“Jika benar ada upaya penembakan, maka bukti fisik seperti bekas tembakan di sekitar camp harus segera ditemukan dan diperiksa oleh tim investigasi forensik Polri di bawah koordinasi Polres Teluk Bintuni dan Polda Papua Barat,” tambah Warinussy.
LP3BH Manokwari berharap, penyelidikan atas kedua peristiwa ini — hilangnya Iptu Marbun dan dugaan penembakan terhadap Kepala Perwakilan Komnas HAM — dilakukan secara profesional, transparan, dan menghormati prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia.
(Udir Saiba)
