Jerat Fakta | Manokwari – Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy, SH, mendesak dihentikannya konflik bersenjata yang kembali pecah di Intan Jaya, Papua Tengah, sejak Rabu, 14 Mei 2025. Bentrokan terjadi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tergabung dalam Satgas Habema dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Dalam pernyataan resminya, Warinussy menyampaikan bahwa kekerasan bersenjata tersebut menimbulkan ketakutan dan penderitaan di kalangan warga sipil. Ia menegaskan bahwa JDP menyerukan penghentian aksi saling serang yang telah menelan korban jiwa dan harta benda.
“Kami mendesak dihentikannya konflik. Suasana damai harus dibangun untuk mencegah jatuhnya korban di kalangan rakyat sipil,” ujar Warinussy.
Yan juga menyoroti adanya perbedaan data korban. Pihak TNI mengklaim 18 orang tewas, sementara TPNPB melalui juru bicara Sebby Sambom menyebut hanya tiga korban, dua di antaranya luka-luka. Perbedaan ini menurutnya harus diselidiki secara independen.
JDP mendorong Komnas HAM RI untuk segera turun tangan melakukan investigasi di Intan Jaya. Sesuai mandat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM dinilai memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengungkap kebenaran.
Selain itu, JDP juga meminta agar Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengirim permintaan resmi kepada Pemerintah Indonesia untuk turut menyelidiki konflik yang terus berulang di wilayah Papua, yang seringkali menyebabkan korban dari kalangan sipil Papua asli.
“Sudah saatnya lembaga internasional yang independen ikut serta menyelidiki akar kekerasan di Papua. Konflik ini bukan sekadar pertikaian bersenjata, tapi juga krisis kemanusiaan,” tegas Warinussy.
Menurut JDP, penyelesaian damai dan bermartabat adalah satu-satunya jalan yang harus ditempuh pemerintah dan semua pihak terkait. Pendekatan keamanan yang terus dilakukan hanya akan memperpanjang derita masyarakat Papua.
JDP pun mengajak semua pihak, baik nasional maupun internasional, untuk memprioritaskan perlindungan terhadap warga sipil dan mendorong dialog damai sebagai jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan di Tanah Papua. (Saiba)
