Jerat Fakta | Manokwari -;Jaringan Damai Papua (JDP) menyatakan dukungan positif terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua yang menyerukan penghentian konflik bersenjata. Rekomendasi ini ditujukan kepada tiga pihak utama, yakni TNI, Polri, dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
JDP melalui Juru Bicaranya, Yan Christian Warinussy, SH, menganggap rekomendasi tersebut sebagai langkah penting dan berani dari MRP dalam upaya menyelamatkan kehidupan masyarakat sipil Papua yang terus menjadi korban konflik bersenjata berkepanjangan.
Dalam pernyataannya, Warinussy mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi MRP. Hal ini penting, mengingat Presiden juga menjabat sebagai Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia dan pembina tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
“Kami mendesak agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret dalam mewujudkan perdamaian holistik di Tanah Papua,” ujar Warinussy di Manokwari, seraya menekankan pentingnya kepemimpinan pusat dalam mengakhiri spiral kekerasan di Papua. Kamis, (29/05/2025).
Menurut Warinussy, konflik yang terjadi bukan hanya soal keamanan, tetapi menyangkut pelanggaran hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini hidup dalam ketakutan, pengungsian, dan kehilangan anggota keluarga akibat baku tembak antara aparat dan kelompok bersenjata.
Karena itu, JDP juga mengimbau kepada pimpinan tertinggi TPNPB untuk menunjukkan sikap positif terhadap seruan MRP.
“Tanggapan yang bijak dari semua pihak dibutuhkan demi menghentikan penderitaan masyarakat sipil yang tak berdosa,” tegasnya.
Warinussy menyatakan, penghentian konflik harus dimulai dari keberanian pemerintah pusat untuk mengubah pendekatan yang selama ini militeristik menjadi pendekatan damai berbasis dialog yang inklusif dan jujur.
Salah satu langkah awal yang disarankan JDP adalah dengan memerintahkan penarikan seluruh pasukan non organik yang berlabel “operasi damai”, namun dalam praktiknya diduga keras turut terlibat dalam konflik bersenjata yang menimbulkan korban jiwa dan trauma.
“Pasukan-pasukan tersebut seharusnya ditarik dari wilayah-wilayah konflik seperti Intan Jaya, Nduga, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Jayawijaya dan kabupaten lainnya di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan,” jelas Warinussy.
Menurut JDP, keberadaan pasukan bersenjata dalam jumlah besar di daerah konflik justru memperburuk situasi dan menghambat kepercayaan masyarakat terhadap negara dan proses perdamaian.
Warinussy menambahkan bahwa JDP akan tetap konsisten mengawal proses menuju Papua Tanah Damai. Ia menegaskan bahwa niat baik dari MRP harus ditindaklanjuti oleh semua pihak, baik pemerintah pusat, aparat keamanan, maupun kelompok bersenjata.
“Papua Tanah Damai adalah cita-cita kami bersama. Kami percaya bahwa dengan niat tulus, komitmen bersama, dan keterlibatan aktif masyarakat adat, proses menuju perdamaian sejati di Papua bukanlah sesuatu yang mustahil,” tutup Warinussy. (Saiba)
