Jerat Fakta | Merauke, Papua Selatan – Ancaman banjir yang terus menghantui wilayah Kota Merauke mendapat perhatian khusus dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merauke. Kepala Dinas PUPR, Leo Mogot, menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi fokus utama yang membutuhkan kerja sama semua pihak.
Menurut Leo, Dinas PUPR telah berupaya maksimal menangani masalah-masalah yang menjadi tanggung jawabnya, khususnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar yang mendukung pengendalian banjir.
“Pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan jalan, jembatan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya akan menjadi prioritas dalam meminimalisir dampak banjir,” ujar Leo Mogot saat ditemui di kantornya, Jumat (7/6/2025).
Ia mengatakan bahwa pihaknya telah menginisiasi pertemuan bersama kepala distrik, lurah, hingga ketua RT di wilayah Kota Merauke sebagai bentuk koordinasi awal dalam rangka edukasi kepada masyarakat.
Langkah ini diambil karena kebersihan lingkungan memiliki kaitan erat dengan sistem drainase dan aliran air, yang jika tersumbat oleh sampah akan memperparah genangan saat hujan deras.
Leo menyampaikan bahwa peran masyarakat sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih, agar sistem saluran air dapat berfungsi secara maksimal.
“Salah satu penyebab utama banjir adalah sampah rumah tangga yang menyumbat saluran. Kami mengajak warga untuk lebih peduli dengan lingkungannya,” tegasnya.
Meskipun upaya maksimal telah dilakukan, Leo tidak menampik bahwa terbatasnya anggaran menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan berbagai program strategis.
Ia mengungkapkan bahwa setelah adanya recofusing anggaran beberapa waktu lalu, banyak rencana pembangunan yang akhirnya tertunda atau dikurangi skala pelaksanaannya.
“Memang dampaknya cukup terasa. Recofusing membuat kami harus menyusun ulang prioritas, sementara kebutuhan penanganan infrastruktur terus meningkat,” jelas Leo.
Leo menyatakan bahwa meskipun anggaran minim, pihaknya tidak tinggal diam. Tim PUPR tetap melaksanakan kegiatan lapangan, terutama dalam hal perbaikan ringan dan pemantauan rutin sistem saluran air.
Namun, ia berharap pada tahun 2026 mendatang, kondisi anggaran bisa kembali normal agar pembangunan infrastruktur bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal.
“Kami berharap agar alokasi anggaran di tahun depan yang sempat terpangkas bisa kembali normal, sehingga program strategis dapat dijalankan,” katanya.
Leo juga menyuarakan harapan kepada pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih terhadap kondisi infrastruktur di Merauke, sebagai salah satu kota penting dalam program ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, Merauke bukan hanya wilayah biasa, melainkan termasuk dalam kawasan Sentral Produksi Pangan yang menyuplai berbagai kebutuhan pangan untuk wilayah timur Indonesia.
“Kabupaten Merauke adalah salah satu tumpuan program nasional. Maka pembangunan infrastrukturnya juga harus jadi perhatian serius,” tandas Leo.
Ia menyebut bahwa jalan penghubung antarwilayah, sistem irigasi, serta jaringan saluran air harus ditingkatkan agar tidak menghambat kegiatan produksi dan distribusi.
“Jika infrastruktur pendukung rusak atau tidak memadai, maka program pemerintah pusat pun akan terhambat pencapaiannya,” tambahnya.
Leo menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembangunan infrastruktur sebagai tulang punggung pengembangan wilayah.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran agar benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Setiap rupiah harus digunakan secara efektif dan tepat sasaran, agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ucapnya.
Dinas PUPR Merauke, lanjut Leo, tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik meski dalam kondisi keterbatasan, dan akan terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.
Di akhir pernyataannya, Leo Mogot kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat infrastruktur yang sudah dibangun agar memiliki umur panjang dan manfaat maksimal.
