Manokwari, Papua Barat – Jerat Fakta | Ketua Koordinator Kampus STIKIP Muhammadiyah Manokwari, Toni Aneiri, menyatakan sikap tegas mewakili 13 koordinator kampus di Kota Studi Manokwari terkait isu penolakan investor tambang di Distrik Taigei, Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf).
Dalam pernyataannya kepada media Jerat Fakta, Kamis malam (26/6/2025), Toni menegaskan bahwa mahasiswa tidak pernah mengeluarkan pernyataan menolak investor tambang di wilayah tersebut.
“Pernyataan itu bukan berasal dari kami mahasiswa, tetapi dari aktivis dan pemuda adat,” ujarnya.
Toni menanggapi pernyataan Bupati Pegaf yang dimuat dalam salah satu media nasional, bahwa jika mahasiswa melakukan demonstrasi menolak investasi tambang, maka anggaran sebesar Rp12 miliar untuk bantuan pendidikan mahasiswa akan dialihkan ke pembangunan infrastruktur.
“Jika memang ada penolakan dari aktivis dan pemuda adat, tidak sepantasnya bupati mengaitkan itu dengan mahasiswa,” kata Toni.
Ia menekankan bahwa mahasiswa tidak memiliki kaitan langsung dengan sikap tersebut dan menyayangkan rencana pengalihan anggaran pendidikan.
Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, negara wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN maupun APBD. Oleh karena itu, menurutnya, tidak ada alasan logis untuk memotong atau mengalihkan dana bantuan pendidikan.
Lebih lanjut, Toni mengungkapkan bahwa saat ini mahasiswa di Pegaf tengah menghadapi kesulitan dalam membayar uang Semester Pendek (SP) dan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). “Banyak teman-teman kami belum bisa lanjut karena masalah biaya,” ucapnya prihatin.
Ia berharap Bupati Pegaf segera memerintahkan dinas terkait untuk mencairkan bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Menurut Toni, bantuan tersebut sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan tunggakan di masing-masing kampus.
“Kami hanya berharap hak kami sebagai mahasiswa tidak dikorbankan karena polemik yang tidak kami buat,” tandasnya. Ia juga meminta agar pemerintah daerah tidak mencampuradukkan kepentingan politik atau ekonomi dengan hak dasar pendidikan.
Toni menutup pernyataannya dengan menyerukan agar semua pihak lebih bijak dan proporsional dalam menyikapi dinamika sosial yang berkembang, tanpa mengorbankan hak-hak mahasiswa yang tengah berjuang menyelesaikan pendidikannya.
