Jerat Fakta | Manokwari , — Dewan Adat Papua (DAP) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi sosial-politik pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang digelar pada 6 Agustus 2025.
Sekjen Dewan Adat Papua (DAP), Yan Christian Warinussy SH dalam pernyataan resminya, menyoroti dugaan adanya upaya manipulatif dalam proses rekapitulasi hasil PSU yang masih berlangsung di tingkat PPD, KPU Kabupaten, hingga KPU Provinsi di 1 kota dan 8 kabupaten.
“DAP menilai perkembangan ini telah menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat adat Papua yang sebelumnya telah menunjukkan partisipasi aktif dalam proses demokrasi,” katanya. Minggu, (10/08/2025).
Menurut Sekjen DAP Dugaan manipulasi hasil PSU dinilai tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga berpotensi memicu gesekan dan konflik horizontal, baik antar masyarakat adat Papua maupun dengan masyarakat adat Nusantara yang bermukim di wilayah tersebut.
“Melalui pernyataan tersebut, DAP menyerukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas secara profesional, netral, dan transparan,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak legitimasi hasil PSU yang merupakan wujud nyata partisipasi rakyat.
“DAP memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan tanpa penanganan yang adil dan tegas, potensi konflik sosial di Papua akan semakin besar,” ujarnya.
Hal ini, menurut DAP, akan mengancam stabilitas keamanan dan merusak tatanan sosial budaya masyarakat adat Papua yang selama ini hidup berdampingan secara damai.
“Selain itu, DAP secara tegas meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah intervensi guna memastikan seluruh proses PSU berjalan secara jujur, adil, dan damai,” tegasnya.
DAP menilai aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, belum menunjukkan sikap netral dan profesional dalam menjaga keamanan serta keadilan selama proses PSU berlangsung.
Dalam seruan terakhirnya, DAP mengajak seluruh elemen masyarakat adat Papua untuk tetap menjaga ketenangan dan tidak terprovokasi.
Mereka menegaskan pentingnya mengawal proses demokrasi ini dengan cara yang damai, bermartabat, dan sesuai nilai-nilai luhur budaya Papua.
“Pernyataan sikap ini menjadi peringatan keras bagi semua pihak terkait agar menghormati aspirasi rakyat Papua, menjunjung tinggi demokrasi, dan menghindari tindakan yang dapat memicu perpecahan di Bumi Cenderawasih,” pungkasnya.
(Udir Saiba)
