Jerat Fakta | Fakfak — Penatua Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Yan Christian Warinussy, menyatakan keprihatinannya atas pengibaran bendera Palestina dalam perayaan masuknya Agama Islam di Tanah Papua melalui Kota Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada Jumat (8/8) lalu. Aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok orang dan menjadi sorotan sejumlah pihak.
Sebagai seorang presbiter GKI, Warinussy menegaskan bahwa aparat keamanan di Papua Barat, khususnya Kapolda Papua Barat, perlu bertindak cepat melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap peristiwa tersebut. Menurutnya, tindakan pembentangan atau pengibaran bendera negara lain pada acara ritual keagamaan harus mendapatkan perhatian serius.
Warinussy membandingkan peristiwa ini dengan momen peringatan 170 tahun masuknya Injil di Tanah Papua melalui Pulau Mansinam. Pada peringatan itu, sejumlah pemuda yang membentangkan bendera Bintang Kejora (Morning Star) langsung menjadi objek penyelidikan aparat keamanan dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, tidak boleh ada perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum di Tanah Papua. “Jangan sampai ada upaya mengistimewakan atau membiarkan kelompok tertentu memanfaatkan acara ritual untuk tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma hukum,” tegas Warinussy.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki aturan yang jelas terkait simbol-simbol negara asing maupun atribut yang berpotensi memicu perpecahan. Karena itu, setiap pelanggaran yang terjadi harus diproses sesuai hukum tanpa diskriminasi.
Penatua GKI tersebut menilai, aparat keamanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga netralitas dan konsistensi penegakan hukum. “Kalau terhadap bendera Bintang Kejora langsung ditindak, maka terhadap bendera Palestina pun semestinya ada langkah hukum yang sama,” ujarnya.
Warinussy berharap langkah ini dapat menjadi pengingat bagi semua pihak agar tidak memanfaatkan acara keagamaan untuk kepentingan politik maupun simbolik yang berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat. Ia menegaskan, Papua memerlukan kedamaian dan sikap adil dari aparat demi terjaganya persatuan.
(Udir Saiba)
