Jerat Fakta | New Delhi – Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, H.E. Natalius Pigai, melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri dan Tekstil India, H.E. Shri Pabrita Margherita, di New Delhi, Selasa (26/8/2025). Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kerja sama Indonesia–India di bidang hak asasi manusia, budaya, dan hukum.
Dalam lawatannya ke India, Natalius Pigai juga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Kehakiman Pemerintah India dan Menteri Kebudayaan India. Agenda ini diharapkan dapat membuka ruang kerja sama strategis antar kedua negara, khususnya dalam pembangunan instrumen hukum yang lebih melindungi hak asasi manusia.
Selain agenda pemerintahan, Natalius Pigai juga mengunjungi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia India (Komnas HAM India). Lembaga tersebut dikenal sebagai salah satu Komnas HAM paling kuat dan independen di dunia. “Saya ingin belajar dari pengalaman India untuk memperkuat Komnas HAM kita, terutama dalam konteks penyusunan regulasi di Indonesia,” ujar Pigai.
Delegasi Indonesia juga melakukan kunjungan lapangan ke pusat perlindungan bagi kelompok rentan di India. Kegiatan ini menjadi kesempatan untuk mempelajari praktik baik dalam penanganan dan pemenuhan hak-hak kelompok marginal, seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.
Menurut Pigai, pengalaman India akan menjadi masukan berharga bagi Indonesia yang tengah mempersiapkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia baru. “Draft dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sudah hampir 80 persen. Kami berharap tahun ini atau paling lambat tahun depan, DPR RI dapat mengesahkan UU HAM yang lebih komprehensif,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia menilai kerja sama internasional sangat penting dalam membangun sistem perlindungan HAM yang kuat. India sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dianggap memiliki banyak pengalaman yang dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia.
Pertemuan dan kunjungan kerja ini diharapkan dapat mempererat hubungan diplomatik Indonesia–India serta memperkuat peran kedua negara dalam memperjuangkan hak asasi manusia di tingkat global.
(Redaksi)
