Jerat Fakta | Bintuni, Papua Barat – Polemik terkait Pencaker CPNS 2025 di Teluk Bintuni berujung pada aksi pemalangan jalan di Kompleks Telkom, Kilometer 2 Bintuni, Jumat (29/8/2025). Situasi memanas setelah masyarakat dari pihak Non Tujuh Suku melakukan aksi spontan membakar kayu dan ban di lokasi.
Ketua LMA Tujuh Suku Teluk Bintuni, Marthen Wersin, mengungkapkan kepada Jerat Fakta bahwa pihaknya hadir di lokasi kejadian sebagai bentuk pengawalan aspirasi anak-anak pencaker Tujuh Suku.
“Kami sudah membawa aspirasi ini ke DPR Teluk Bintuni dan diterima langsung oleh Ketua DPRK, Bapak Romilus Tatuta,” ujarnya.
Menurut Marthen, tuntutan tersebut merupakan kesepakatan bersama antara pengawal kelompok Pancaker Tujuh Suku dengan masyarakat. Aspirasi itu meminta agar formasi penerimaan CPNS 2025 lebih berpihak kepada anak-anak asli Tujuh Suku Bintuni.
Sementara itu, Dominggus Orocomna, Koordinator Pencaker 2025, menyampaikan bahwa pembagian kuota CPNS sudah diputuskan, yaitu 60 persen untuk Tujuh Suku, 20 persen untuk Non Tujuh Suku, dan 20 persen untuk Nusantara.
“Kesepakatan ini sudah kami serahkan ke Ketua DPRK Bintuni dan beliau berjanji akan menyampaikan langsung kepada Bupati,” jelas Dominggus.
Namun, ketegangan terjadi akibat aksi massa Non Tujuh Suku di Kompleks Telkom yang berujung pemukulan terhadap dua pemuda Tujuh Suku, yakni Sandi Susure dan Alfius Iba. Insiden ini memicu kekecewaan mendalam di kalangan masyarakat Tujuh Suku dan para pencaker.
Atas peristiwa tersebut, masyarakat Tujuh Suku melaporkan kekecewaannya ke Aula Polres Teluk Bintuni. Polres kemudian memfasilitasi pertemuan antara kedua belah pihak guna mencegah konflik semakin meluas.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan upaya mediasi antara perwakilan Tujuh Suku dan Non Tujuh Suku untuk mencari solusi damai terkait polemik Pencaker CPNS 2025 di Teluk Bintuni.
(Roberto Yassie)
