Aktivis Papua Desak Pemerintah Jamin Keamanan di Proyek Jalan Trans Papua

Jerat Fakta | Jayapura — Aktivis Papua yang juga Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH., MH., menyoroti sejumlah kendala serius yang masih dihadapi dalam proses pembangunan Jalan Trans Papua.

Ia menegaskan bahwa hingga kini kondisi jalan tersebut belum sepenuhnya selesai dan masih jauh dari kata mulus.

Menurut Yerry, permasalahan utama yang menyebabkan proyek ini belum rampung adalah tingkat keamanan yang rendah di beberapa titik jalan.

Ia mengungkapkan bahwa pekerja dan pihak kontraktor yang mengerjakan proyek kerap mendapat gangguan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

“Banyak pekerja yang menjadi korban. Bahkan, ada yang kehilangan nyawa akibat serangan brutal dari KKB. Ini membuat pengerjaan jalan terhenti di sejumlah lokasi,” ujar Yerry kepada wartawan, Senin (13/10/2025).

Yerry menilai bahwa pemerintah belum memberikan jaminan keamanan yang maksimal bagi para pekerja dan perusahaan kontraktor yang menangani proyek strategis nasional ini.

Ia meminta pemerintah pusat dan aparat keamanan lebih serius dalam menjamin keselamatan pekerja di lapangan.

“Kalau keamanan tidak terjamin, bagaimana mungkin pembangunan bisa berjalan lancar? Pemerintah daerah dan pusat harus hadir memberikan rasa aman,” tegasnya.

Selain persoalan keamanan, Yerry juga menyoroti faktor cuaca ekstrem di wilayah Papua sebagai kendala besar. Menurutnya, kondisi iklim di daerah pegunungan dan pedalaman Papua sering berubah secara tiba-tiba, dari hujan deras menjadi panas terik.

Perubahan cuaca yang tidak menentu ini menyebabkan jalan yang sudah dibangun cepat rusak, terutama ketika diguyur hujan deras dan dilalui kendaraan berat. Banjir dan tanah longsor juga kerap menghambat arus transportasi dan memperlambat proses perbaikan jalan.

“Bukan hanya keamanan, tapi juga faktor alam yang luar biasa ekstrem. Ketika hujan turun, jalan langsung rusak, berlumpur, dan sulit dilalui. Akibatnya, mobilisasi bahan bangunan pun terganggu,” ungkap Yerry.

Ia berharap pemerintah dapat meninjau kembali strategi pembangunan infrastruktur di Papua dengan mempertimbangkan kondisi alam dan keamanan di setiap wilayah.

“Jangan hanya kejar target, tapi pastikan pembangunan benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *