Jerat Fakta | Manokwari, — Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy, SH, menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengeluarkan perintah penghentian operasi militer dan keamanan di Tanah Papua. Seruan ini merupakan bentuk konsistensi JDP sebagai jaringan masyarakat sipil yang terus mendorong penyelesaian konflik Papua melalui jalur damai dan dialog kemanusiaan.
Menurut Warinussy, hingga kini konflik bersenjata di sejumlah wilayah Papua masih menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat sipil. Wilayah yang paling terdampak antara lain Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Nduga dan Yahukimo di Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya, serta Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.
Ia menegaskan, situasi di wilayah-wilayah tersebut telah menimbulkan gelombang pengungsian besar-besaran. Banyak warga sipil kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan gizi.
“Negara seharusnya hadir untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat sipil, bukan justru menciptakan rasa takut melalui operasi militer,” ujar Warinussy. Sabtu (01/11/2025).
Sebagai Juru Bicara JDP, Warinussy mendesak pemerintah untuk segera menarik seluruh pasukan TNI non-organik dari wilayah Papua. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan prasyarat penting bagi pembangunan perdamaian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ia menilai kehadiran pasukan non-organik selama ini justru memperburuk situasi dan memperpanjang rantai kekerasan.
Selain itu, JDP juga menyerukan kepada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) agar menghentikan segala bentuk aksi bersenjata. “Kami menyerukan agar kedua pihak—negara dan kelompok bersenjata—menahan diri dan membuka ruang dialog. Perdamaian sejati hanya dapat terwujud bila senjata diletakkan dan hati dibuka untuk saling mendengar,” tegasnya.
Warinsussy menambahkan, JDP meyakini bahwa jalan dialog dan rekonsiliasi merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di Tanah Papua. “Kami tidak percaya bahwa kekerasan dan operasi militer dapat menyelesaikan konflik ini. Sudah saatnya Papua menatap masa depan yang damai, manusiawi, dan bermartabat,” katanya.
Sebagai penutup, Warinussy mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk gereja, tokoh adat, dan organisasi masyarakat sipil, untuk bersatu dalam membangun ekosistem perdamaian di Tanah Papua. “Perdamaian bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan moral yang akan membawa perubahan bagi generasi Papua ke depan,” pungkasnya.
Sumber: Yan Christian Warinussy
Editor: Usman Nopo
