Jerat Fakta | Manokwari, Papua Barat — Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH, mempertanyakan makna dan substansi rencana kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvi Ananda, selaku Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), ke Manokwari, Provinsi Papua Barat, pada Selasa (4/11/2025) mendatang.
Menurut Warinussy, kunjungan tersebut tampak lebih berorientasi pada kegiatan seremonial yang bersifat pencitraan daripada upaya nyata menghadirkan negara di tengah situasi kompleks yang dihadapi masyarakat Papua Barat saat ini.
“Saya bertanya, karena terkesan maksud kunjungan ini sekali lagi tidak menjadi lambang dari sentuhan negara terhadap akar persoalan kekerasan bersenjata, gelombang pengungsian rakyat sipil, serta dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang marak terjadi di Tanah Papua,” tegasnya. Senin. (03/11/2025).
Ia menilai, agenda kunjungan Wapres Gibran dan istrinya lebih menonjolkan sisi formalitas belaka dengan acara yang dikemas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.
“Yang tampak hanya pencitraan seremonial. Sama sekali tidak ada kesan bahwa kunjungan ini akan menyentuh persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi rakyat di Manokwari dan sekitarnya,” ujar Warinussy.
Lebih lanjut, ia menyoroti fenomena menjelang kedatangan Wapres, di mana para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampak “digerakkan” untuk membersihkan jalan-jalan protokol di kota Manokwari.
“Pertanyaannya, apakah Tunjangan Pertambahan Penghasilan (TPP) para PNS yang konon sudah lebih dari setahun tak dibayar, sudah diterima mereka?” tanya Warinussy dengan nada kritis.
Ia menegaskan, seharusnya kunjungan seorang pejabat tinggi negara seperti Wakil Presiden menjadi momentum untuk membuka ruang dialog dan mendengarkan langsung keluhan rakyat, bukan sekadar menikmati rangkaian acara yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah.
“Kedatangan Wapres Gibran seyogyanya diperhadapkan pada situasi sosial politik yang sedang tidak baik-baik saja,” tambahnya.
Sebagai lembaga advokasi hukum dan hak asasi manusia, LP3BH Manokwari menilai kehadiran Wapres di Papua Barat seharusnya membawa pesan kuat tentang keadilan, kesejahteraan, dan penegakan hukum.
“Wapres perlu menunjukkan empati dan langkah konkret terhadap warga sipil yang terdampak konflik dan kekerasan di Tanah Papua,” kata Warinussy.
Warinussy menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa LP3BH Manokwari akan terus mengawal dan mencatat setiap langkah dalam jadwal perjalanan Wapres Gibran di Kota Manokwari.
“Kami akan menyoroti apakah kunjungan ini memberi manfaat substantif bagi rakyat, atau justru sekadar menjadi panggung pencitraan semata,” pungkasnya.
Sumber: LP3BH
Editor: Usman Nopo
