Jerat Fakta | NABIRE – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire dalam menerapkan aplikasi khusus untuk memantau pengelolaan Dana Desa di wilayah Papua Tengah mendapat dukungan luas dari kalangan aktivis antikorupsi Papua.
Ketua LSM WGAB Papua, Yerry Basri Mak, SH, MH, menyatakan apresiasinya terhadap inovasi Kejari Nabire tersebut. Menurutnya, penggunaan aplikasi pemantauan merupakan terobosan penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi Dana Desa.
“Kami sangat mendukung langkah Kejari Nabire yang menggunakan aplikasi khusus untuk memantau Dana Desa. Ini adalah langkah yang tepat dan progresif dalam mencegah terjadinya korupsi,” ujar Yerry Basri Mak kepada media, Minggu, (14/12/2025).
Aktivis antikorupsi Papua ini menilai, selama ini Dana Desa kerap menjadi celah terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh oknum kepala desa. Dengan adanya sistem pemantauan berbasis aplikasi, setiap penggunaan anggaran dapat terkontrol dan diawasi secara lebih transparan.
Yerry menegaskan bahwa aplikasi tersebut bukan untuk menakut-nakuti kepala desa, melainkan sebagai alat pengawasan agar pengelolaan Dana Desa benar-benar digunakan sesuai peruntukannya demi kepentingan masyarakat.
“Supaya kepala-kepala desa di Papua Tengah tidak lagi menyalahgunakan Dana Desa. Karena sekarang ada sistem yang memantau langsung penggunaan anggaran tersebut,” tegasnya.
Ia juga berharap aplikasi ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan diikuti dengan pembinaan serta pendampingan kepada aparat desa, sehingga tata kelola keuangan desa menjadi lebih baik dan akuntabel.
Menurutnya, kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan agar Dana Desa benar-benar berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua Tengah.
(Redaksi)
