Jerat Fakta | Boven Digoel – Jika Kantor bupati satu atap belum difungsikan dan ada kekhawatiran tentang bangunan tersebut terbengkalai, maka hal ini bisa menjadi pemborosan anggaran.
Ini harus di pastikan ada tim pemeliharaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan rutin, pembersihan, dan perbaikan kecil pada bangunan. Ini termasuk menjaga kebersihan, memeriksa kerusakan struktur, dan memastikan sistem keamanan berfungsi dengan baik.
Namun hal tersebut berbeda dengan kantor bupati satu atap tanah merah Boven Digoel yang terlihat sangat rimbun dengan rumput yang bertebaran di sekitar perkantoran.
Hal ini membuat pegiat antikorupsi tanah Papua Rafael Ood Ambarauw kembali menyoroti pembangunan kantor bupati satu atap tersebut.
Menurutnya untuk sementara menunggu fungsional penuh, pertimbangkan untuk menggunakan bangunan tersebut untuk keperluan lain, seperti ruang rapat, pusat pelatihan, atau kegiatan komunitas yang dapat menjaga bangunan tetap aktif dan terawat. Sehingga bisa dimanfaatkan dan tidak menjadi hunian satwa liar, ” katanya kepada Media, Selasa (18/06/2024).
Ia menambahkan, pada tahun 2022 sampai dengan 2023 pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebanyak 25 milyar untuk pembangunan tersebut namun sampai dengan sekarang belum juga terlihat 100 persen selesai.
“Pada tahun 2022 dan 2023 pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebanyak 25 milyar, namun bangunan tersebut belum juga di huni, diduga kantor tersebut belum selesai 100 persen, apakah ada anggaran lanjutan atau bertahap, ini saya sementara cari informasi, ” ungkapnya.
Ia juga menyebutkan, jika ada unsur pidana korupsi dalam pembangunan kantor bupati satu atap maka akan melaporkan hal ini kepada aparat penegak hukum.
‘Jika bangunan tersebut mempunyai unsur pidana korupsi, saya akan laporkan ke kejaksaan tinggi Papua dan meminta KPK RI untuk melakukan memeriksa, ” bebernya
Ia juga menyampaikan, agar bangunan tidak rusak , segera pergunakan dengan kegiatan yang lain, Ini butuh Kolaborasi dengan Pihak Ketiga Bekerjasama dengan pihak swasta atau organisasi lain yang mungkin memiliki kebutuhan ruang sementara. Agar bisa membantu mengurangi biaya pemeliharaan dan memastikan bangunan digunakan secara produktif.
“Pergunakan untuk sementara waktu mengurangi biaya pemeliharaan. Perencanaan Jangka Panjang Evaluasi dan perbarui rencana operasional untuk memastikan ada timeline yang jelas kapan dan bagaimana kantor tersebut akan mulai difungsikan sepenuhnya. Komunikasi dengan semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah yang menghambat operasionalisasi, ” ungkapnya.
Pastikan ada alokasi anggaran yang cukup untuk pemeliharaan bangunan. Anggaran ini penting untuk mencegah kerusakan jangka panjang dan memastikan bangunan tetap dalam kondisi baik.
“Perlunya Pengawasan dan Evaluasi. Dan Bentuk tim pengawas yang bertanggung jawab untuk memantau kondisi bangunan secara berkala dan memberikan laporan kepada pihak berwenang tentang status dan kebutuhan bangunan, ” ungkapnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bangunan kantor bupati satu atap tidak akan terbengkalai dan tetap dalam kondisi baik hingga siap difungsikan sepenuhnya.
“Saya pikir dengan langkah langkah tersebut bisa membantu pemerintah agar bangunan tidak terbengkalai segera di fungsikan, sehingga tidak ada opini publik yang muncul bahwa pembangunan kantor bupati tersebut mangkrak, karena dilihat dari fisik bangunan belum selesai 100 persen, dan apakah anggaran sudah cair 100 persen, itu pasti saya akan menelusurinya, ” pungkasnya.
Hingga berita ini dipublikasikan, pemerintah Kabupaten Boven Digoel belum bisa di konfirmasi.
(Redaksi)
