Jerat Fakta | Manokwari – Dalam kapasitas sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), saya mendorong Masyarakat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat untuk lebih teliti, jeli dan kritis melihat dan menyimak jati diri dan sosok figur calon-calon pemimpin yang akan maju dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024.
Hal ini disampaikan Yan Christian Warinussy SH kepada media melalui pesan tertulis. Senin (22/07/2024).
Menurutnya, kapasitas dan Bersih diri para calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari sebagai Daerah Injil menjadi prasyarat penting. Termasuk segenap keputusan dan kebijakan yang telah dilakukan dalam mengelola keuangan daerah Kabupaten Manokwari selama ini.
“Ini menjadi hal penting yang semestinya dinilai oleh rakyat mayoritas di Manokwari dan sekitarnya. Kita mesti mendapatkan sosok figur pemimpin yang benar-benar mampu menjawab kerinduan masyarakat mayoritas Kabupaten Manokwari untuk dapat merasakan sentuhan pembangunan dalam arti yang seluas-luasnya. Jadi bukan pembangunan dalam arti adanya proyek-proyek “mercusuar” belaka, ” ujarnya.
Ia juga menyampaikan, terlihat jelas pedagang mama – mama Papua yang dari dulu tidak pernah ada perhatian. di sepanjang trotoar mereka mencari rejeki jualan sayur daun ubi ubian sehingga tidak pernah mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan.
“Hari ini mama-mama Papua di Kabupaten Manokwari senantiasa meletakkan barang jualan mereka berupa sayur-mayur dan ubi-ubian diatas hamparan plastik di sepanjang trotoar di Jalan Jenderal Sudirman, Borobudur-Manokwari? Juga di sepanjang pinggir jalan Yos Sudarso di depan Hotel Metro Sanggeng hingga ke Toko Mawar? Apakah mereka tidak bisa mendapat tempat jualan yang lebih layak?.
“Lalu ada bangunan beton serta kios yang dibangun di samping Kantor Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Manokwari di Jalan Percetakan Manokwari itu kegunaan dan manfaatnya untuk apa ? Apakah nantinya mama-mama Papua akan mendapatkan tempat untuk berjualan di dalam bakal gedung Pasar Sentral yang sedang diselesaikan pembangunannya ? Banyak pengusaha asli Papua di Kabupaten Manokwari yang belum menerima pembayaran pekerjaan mereka dalam Tahun Anggaran 2023-2024 ? Banyak tenaga pengangkut sampah yang belum lama ini berunjuk rasa karena alasan belum menerima honor? Ini semua merupakan akumulasi persoalan yang semestinya pula dilihat secara jeli oleh Aparat Penegak Hukum (APH), ” beber Warinussy.
Begitupula, kata Warinussy, alasan “kas daerah kosong” ? Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari perlu pula diaudit secara intens dalam konteks pengelolaan keuangannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Saya sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ini mendesak rakyat di Manokwari dan sekitarnya untuk ikut mengkritisi kondisi pemerintahan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang jika ditemukan bukti-bukti valid, maka segera dilakukan langkah penegakan hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, ” pungkasnya.
(Udir Saiba)
