Jerat Fakta | Manokwari – Jaringan Damai Papua (JDP) menyambut positif penunjukan Natalius Pigai, seorang Putra Papua Asli, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Merah Putih yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy SH kepada media melalui pesan tertulis. Senin, (20/10/2024).
“Penempatan Pigai di posisi strategis ini dianggap tepat mengingat rekam jejaknya yang dikenal luas sebagai mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI),” kata Warinussy.
Pigai selama ini aktif dalam investigasi dan pemantauan pelanggaran HAM di Indonesia, terutama di Tanah Papua.
“Selama 10 tahun terakhir, Pigai banyak terlibat dalam advokasi kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di wilayah tersebut,” ujarnya.
Warinussy menyebut, status Tanah Papua sebagai wilayah konflik dengan sejarah panjang pelanggaran HAM berat telah menarik perhatian dunia internasional. Situasi ini, menurut JDP, menjadi alasan mendesak bagi pemerintah Indonesia untuk membentuk kementerian khusus yang menangani isu HAM.
“Saya meyakini kehadiran Pigai sebagai Menteri HAM akan memberikan dampak signifikan dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua yang telah berlangsung selama bertahun-tahun,” pungkasnya.
(Udir Saiba)
