Jerat Fakta | Jayapura, – Tanggapan keras muncul dari Ketua LSM WGAB Papua, Yerri Basri Mak, SH., MH., terkait aksi demonstrasi yang dilakukan pegawai dan pengusaha di depan Kantor PUPR Provinsi Papua pada Senin, 4 November 2024. Demo ini merupakan bentuk kekecewaan atas kebijakan dan kepemimpinan Amos Wenda selaku Plt Kepala Dinas PUPR Papua yang dinilai menyimpang dan tidak sesuai dengan prinsip administrasi.
“Kami mendesak Pj Gubernur Papua untuk segera memberhentikan Amos Wenda dari jabatannya. Banyak kebijakan yang dibuatnya menyimpang, tidak berintegritas, dan berlawanan dengan prinsip birokrasi yang baik,” tegas Yerri dalam pernyataan kepada media, Selasa (5/11).
Menurut Yerri, Pj Gubernur harus bertindak tegas agar visi misi pemerintahan Prabowo di Papua dapat berjalan baik. Ia menambahkan, jika tuntutan para pegawai tidak dipenuhi, pihaknya siap mengangkat masalah ini ke level yang lebih tinggi, hingga ke Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Yerri meminta Inspektorat PP, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Tipikor Polda Papua untuk menindaklanjuti laporan pegawai terkait dugaan penyimpangan dalam pemberian paket pekerjaan oleh Amos Wenda.
“Kami mendesak adanya intervensi aparat hukum terkait anggaran besar yang dikelola PUPR. Jika ada oknum yang bermain, harus ditindak tegas,” ujar Yerri.
Yerri menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini dan memantau tanggapan dari Pj Gubernur Papua. Para pegawai berharap situasi di dinas PUPR bisa segera pulih dan bekerja lebih baik ke depannya.
(Redaksi)
