Bintuni, Papua Barat – Sejumlah pencari kerja (pencaker) Orang Asli Papua (OAP), khususnya dari anak-anak 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni, menyampaikan protes terhadap formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 yang akan direkrut pada tahun 2025. Mereka menilai formasi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan merugikan hak-hak OAP.
Koordinator pencaker 7 suku, Dominggus Orocom, dalam keterangan tertulis kepada Media Jerat Fakta di Gedung DPRK Bintuni, Selasa (26/8/2025), menyatakan bahwa pihaknya meminta DPRK dan DPRK Otsus untuk mengawal aspirasi tersebut. “Kami mohon dengan hormat agar hak-hak kami sebagai anak asli 7 suku dapat diperhatikan,” ujarnya.
Dominggus menegaskan bahwa sesuai aturan Kementerian PAN-RB, pembagian kuota CPNS berlaku dengan porsi 80 persen untuk OAP dan 20 persen untuk non-OAP. Namun, pihaknya meminta agar porsi 80 persen untuk OAP itu kembali diatur lebih rinci, dengan pembagian khusus untuk anak-anak 7 suku di Teluk Bintuni.
“Aspirasi ini sudah kami tuangkan dalam surat resmi dan telah diserahkan kepada anggota DPRK. Kami berharap lembaga perwakilan rakyat yang terhormat bisa benar-benar mengawal aspirasi ini,” tambahnya.
Menurut Dominggus, ketidakadilan dalam pembagian formasi CPNS dapat berdampak pada semakin terbatasnya kesempatan kerja bagi anak-anak 7 suku, sementara kebutuhan daerah justru membutuhkan kehadiran mereka. Karena itu, ia mendesak agar pemerintah dan DPRK segera menindaklanjuti persoalan ini.
Wakil Ketua DPRK, Nawarissa, yang menerima langsung aspirasi dari koordinator pencaker 7 suku, menyatakan dukungan terhadap tuntutan tersebut. Ia menegaskan DPRK siap menindaklanjuti dan mengawal aspirasi agar tidak diabaikan.
Dengan adanya respons dari DPRK, para pencaker berharap perjuangan mereka mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Kami hanya ingin keadilan bagi anak-anak asli daerah agar tidak tersisih di tanah sendiri,” pungkas Dominggus.
(Bung Igna)
