Jerat Fakta | Manokwari – Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy, SH, menyerukan agar semua pihak menahan diri pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) terkait Penghitungan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada Rabu (17/9).
Menurutnya, kondisi saat ini lebih membutuhkan rekonsiliasi daripada perang opini yang justru dapat memperkeruh suasana.
JDP menilai penting adanya upaya mempertemukan dua pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut 1, Benhur Tomi Mano–Constan Karma (BTM-CK), dan pasangan nomor urut 2, Mathius D. Fachiri–Aryoko Rumaropen (MDF-AR). Rekonsiliasi, menurut Warinussy, merupakan langkah strategis untuk meredam ketegangan sekaligus menghadirkan ketenangan bagi para pendukung kedua kubu.
Lebih jauh, Warinussy menegaskan bahwa Papua membutuhkan sosok fasilitator yang mampu menengahi dan menjembatani komunikasi kedua pasangan calon.
“Kami melihat rekonsiliasi penting demi menghadirkan Papua yang damai dan sejuk,” ujarnya.
JDP menyoroti terjadinya fragmentasi sosial di tengah masyarakat Papua pasca PSU. Menurutnya, persaingan politik yang tajam telah menciptakan jurang di antara rakyat, diperparah dengan munculnya isu agama yang dikhawatirkan menjadi pemicu konflik horizontal.
Untuk itu, JDP mengusulkan beberapa langkah konkret. Pertama, kedua pasangan calon diminta memberi wejangan yang menyejukkan bagi rakyat Papua. “Mereka harus menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menenangkan para pendukungnya,” jelas Warinussy.
Kedua, JDP mengusulkan agar Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius You, ditunjuk sebagai fasilitator dalam upaya membangun rekonsiliasi. Sosok pemimpin gereja dinilai mampu diterima secara luas dan memiliki wibawa moral untuk memediasi pertemuan kedua pihak.
Ketiga, JDP menekankan pentingnya deklarasi bersama untuk menghormati putusan hukum serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Hal ini diyakini dapat menjadi fondasi bagi kehidupan sosial yang lebih damai di tanah Papua.
JDP juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap upaya perdamaian. Warinussy menilai, perbedaan pandangan politik semestinya dihadapi secara beradab dan natural, sebagai bagian dari tradisi masyarakat Papua.
Menurutnya, rekonsiliasi bukan hanya soal politik, melainkan menyangkut masa depan masyarakat Papua secara keseluruhan.
“Papua damai adalah cita-cita bersama, dan itu hanya bisa terwujud bila semua pihak memilih jalan dialog, bukan konflik,” kata Warinussy.
JDP berharap, langkah-langkah rekonsiliasi yang diusulkan dapat segera direspons positif oleh kedua pasangan calon dan para pemimpin masyarakat Papua.
“Inilah momentum kita untuk menunjukkan kedewasaan berdemokrasi sekaligus merawat Papua sebagai tanah damai,” pungkasnya.
(Redaksi)
