Satu Prajurit Gugur, LP3BH Minta Negara Lindungi Rakyat Sipil di Moskona Utara

Jerat Fakta | Manokwari, – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari melalui Direktur Eksekutifnya, Yan Christian Warinussy, SH, menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa penyerangan yang terjadi di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, pada Sabtu (11/10) sekitar pukul 12.00 WIT.

Menurut informasi awal yang diterima LP3BH, peristiwa tersebut diduga mengakibatkan seorang prajurit TNI meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka kritis.

Penyerangan itu juga disertai dengan dugaan pengambilan satu pucuk senjata organik laras panjang milik aparat TNI oleh kelompok bersenjata yang diduga bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB).

Situasi di Distrik Moskona Utara dilaporkan memanas pasca penyerangan tersebut. Puluhan hingga ratusan warga sipil dikabarkan melarikan diri ke hutan untuk menyelamatkan diri dari potensi bentrokan lanjutan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

Menanggapi hal itu, LP3BH Manokwari mendesak otoritas sipil dan militer di Kabupaten Teluk Bintuni dan Provinsi Papua Barat untuk mengutamakan keselamatan warga sipil di wilayah tersebut.

“Kami meminta agar langkah-langkah penegakan hukum dilakukan secara terukur, profesional, dan menghormati prinsip hak asasi manusia,” tegas Warinussy.

Selain itu, LP3BH meminta Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk memberikan perlindungan maksimal kepada aparat kampung, distrik, serta masyarakat sipil agar tidak menjadi korban kriminalisasi atau tindakan yang tidak berdasar setelah peristiwa ini.

Perlindungan hukum dan psikososial bagi warga juga dinilai sangat penting untuk mencegah trauma dan ketidakstabilan sosial di daerah tersebut.

Yan Christian Warinussy juga menegaskan perlunya akses terbuka bagi investigasi independen dan profesional terhadap peristiwa ini. Ia berharap lembaga-lembaga terkait, termasuk Komnas HAM, dapat terlibat dalam penyelidikan guna memastikan kebenaran fakta serta akuntabilitas atas tindakan kekerasan yang terjadi.

LP3BH Manokwari berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi di Teluk Bintuni, serta mendorong pemerintah dan aparat keamanan agar mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan supremasi hukum dalam menangani konflik bersenjata di Tanah Papua.

(Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *