Jerat Fakta | Manokwari, — Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy, SH, dengan tegas menghimbau Kapolda Papua Barat Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir, SIK, MTCP, serta Kapolres Teluk Bintuni agar memperhatikan keselamatan warga sipil di Kampung Moyeba, Distrik Moskona Utara, Kabupaten Teluk Bintuni. Himbauan ini disampaikan menyusul kabar bahwa sejumlah warga sipil terpaksa mengungsi ke hutan karena ketakutan pasca terjadinya peristiwa penembakan terhadap empat anggota TNI pada Sabtu (11/10).
Menurut informasi yang diterima JDP, warga Kampung Moyeba bersama penduduk dari sembilan kampung lain di sekitar Moskona Utara memilih meninggalkan rumah mereka karena situasi keamanan yang tidak menentu. Warga dilaporkan mengungsi ke wilayah hutan di sekitar kampung guna menyelamatkan diri dan keluarga mereka.
Peristiwa penembakan yang menewaskan satu anggota TNI dan melukai tiga lainnya tersebut diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata yang menamakan dirinya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di bawah pimpinan Marcel Fatem. Insiden ini memicu peningkatan aktivitas keamanan di wilayah tersebut dan kekhawatiran akan terjadinya bentrokan lanjutan.
Sebagai Juru Bicara JDP, Warinussy menegaskan bahwa keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan situasi keamanan di Tanah Papua. Ia meminta aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, untuk menjamin agar tidak ada tindakan represif terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik.
Warinussy juga mendesak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memberikan instruksi langsung kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar menahan pergerakan pasukan khusus Polda Papua Barat yang diduga sedang menuju Distrik Moskona Utara dari Kota Bintuni. Ia menilai langkah itu perlu demi mencegah potensi korban sipil yang lebih besar.
“Setiap operasi keamanan harus mempertimbangkan dampak kemanusiaan. Jangan sampai masyarakat sipil Papua Asli kembali menjadi korban atau bahkan dijadikan tameng hidup dalam konflik bersenjata antara aparat dan kelompok TPNPB,” ujar Warinussy dalam keterangannya di Manokwari, Selasa (14/10).
Lebih lanjut, JDP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian konflik Papua melalui jalur damai dan dialog. Pendekatan keamanan semata, menurut Warinussy, tidak akan pernah membawa kedamaian yang berkelanjutan di Tanah Papua. Yang dibutuhkan adalah pendekatan kemanusiaan dan pembangunan kepercayaan antara negara dan rakyat Papua.
Warinussy menilai, jika aparat bertindak tanpa memperhatikan hak-hak dasar warga sipil, maka situasi akan semakin memperburuk citra pemerintah Indonesia di mata masyarakat lokal maupun komunitas internasional. Ia mengingatkan bahwa prinsip perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata telah diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.
JDP juga menyerukan kepada pemerintah daerah dan lembaga kemanusiaan untuk segera melakukan pendataan dan memberikan bantuan darurat kepada para pengungsi di hutan-hutan Moskona Utara. “Negara tidak boleh abai. Warga sipil Papua juga memiliki hak untuk hidup aman dan bermartabat,” tutup Warinussy dengan tegas.
(Redaksi)
