Jerat Fakta | Manokwari, Papua Barat — Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua (Sekjen DAP), Yan Christian Warinussy, SH, meminta perhatian serius dari Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) terkait rencana pemilihan Ketua Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Provinsi Papua Barat.
Ia menilai, BPP HIPMI harus memberikan porsi yang adil dan proporsional bagi Pengusaha Anak Papua Asli dalam proses pencalonan dan pemilihan tersebut.
Menurut Warinussy, selama ini posisi strategis dalam organisasi pengusaha sering kali belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan keterwakilan bagi pengusaha lokal Papua.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya langkah konkret dari BPP HIPMI untuk memastikan Anak Papua Asli memiliki peluang yang sama dalam berkompetisi dan memimpin organisasi HIPMI di daerahnya sendiri.
“Apabila syarat untuk menjadi Ketua BPD HIPMI di Provinsi Papua Barat sulit untuk dapat diisi oleh Anak Papua Asli, maka demi terpenuhinya prinsip-prinsip hak asasi manusia, saya mendesak BPP HIPMI memperbaiki aspek aturan pemilihannya sendiri,” ujar Warinussy di Manokwari, Kamis (6/11/2025).
Ia menilai, revisi terhadap aturan pemilihan Ketua BPD HIPMI Papua Barat merupakan bentuk penghormatan terhadap hak-hak ekonomi dan politik Orang Asli Papua (OAP) yang dijamin dalam kerangka otonomi khusus. Dengan langkah itu, HIPMI juga dapat menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan ekonomi inklusif di tanah Papua.
Warinussy berharap, BPP HIPMI dapat menanggapi aspirasi tersebut dengan terbuka dan penuh rasa hormat, serta menjadikan proses pemilihan mendatang sebagai momentum memperkuat sinergi antara pengusaha muda nasional dan pengusaha asli Papua demi kemajuan ekonomi daerah yang berkeadilan.
(Redaksi)
