Jerat Fakta | Manokwari, <\/b>\u2014 Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy<\/b>, mendesak Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, SIK, MTCP<\/b>, untuk segera memberi penjelasan resmi kepada publik terkait keberadaan sekitar 10 unit alat berat jenis ekskavator<\/b> yang telah diamankan di Markas Komando (Mako) Polda Papua Barat<\/b> menjelang akhir Juli 2025 lalu.<\/p>\n
Menurut Warinussy, hingga saat ini publik belum mendapat informasi yang transparan dari pihak kepolisian mengenai siapa saja pemilik alat berat tersebut<\/b>, dan dalam konteks kegiatan apa ekskavator-eksavator itu digunakan sebelum diamankan.<\/p>\n
\u201cPertanyaan pentingnya adalah: dari mana datangnya alat-alat berat itu, siapa pemiliknya, dan apa alasan hukumnya hingga diamankan?\u201d ujar Warinussy kepada media melalui pesan tertulis. Senin, (04\/08\/2025).<\/p>\n
Ia menyebut, LP3BH telah menerima informasi yang cukup kuat dari masyarakat bahwa di wilayah Wasirawi dan sekitarnya<\/b>, saat ini terdapat puluhan bahkan ratusan unit ekskavator<\/b> yang digunakan dalam praktik penambangan emas tanpa izin (PETI)<\/b> secara masif dan terang-terangan.<\/p>\n
Warinussy menegaskan bahwa aktivitas eksploitasi emas ilegal tersebut berlangsung tanpa dokumen resmi<\/b> dari instansi yang berwenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan.<\/p>\n
“Tidak ada secarik kertas pun yang menjadi dasar hukum kegiatan itu,” tandasnya.<\/p>\n
Lebih mengkhawatirkan lagi, Warinussy mengungkap dugaan bahwa masuknya alat berat ke wilayah Wasirawi melibatkan praktek pemberian \u201cupeti\u201d sebesar Rp350 juta per unit ekskavator kepada oknum perwira tertentu<\/b>, sebagai bentuk ‘uang pelicin’.<\/p>\n
Sebagai seorang Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HRD), Warinussy menilai bahwa praktik semacam itu merupakan bentuk nyata dari pembiaran dan potensi korupsi struktural<\/b> di lapangan yang harus segera diusut tuntas oleh Kapolda Papua Barat.<\/p>\n
Ia pun mendesak Kapolda untuk segera melakukan inspeksi langsung<\/b> ke lokasi penambangan di Wasirawi dan memastikan bahwa seluruh praktik ilegal dihentikan serta aparat yang bermain diproses secara hukum.<\/p>\n
\u201cJika informasi ini benar, maka Polda harus segera ambil langkah hukum. Jangan sampai masyarakat menilai bahwa aparat justru menjadi pelindung praktik ilegal,\u201d tegasnya.<\/p>\n
LP3BH Manokwari, lanjut Warinussy, akan terus melakukan pengawasan ketat dan independen terhadap seluruh aktivitas eksploitasi emas ilegal<\/b> yang merusak lingkungan, melanggar hukum, dan mengancam hak-hak masyarakat lokal.<\/p>\n
Ia juga menyerukan agar instansi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan, KPK, dan KLHK ikut terlibat<\/b> dalam mengusut dugaan pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan di kawasan Wasirawi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.<\/p>\n
Warinussy menutup pernyataannya dengan komitmen bahwa LP3BH akan berada di garda terdepan dalam membela hak-hak masyarakat serta memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan transparan, tanpa pandang bulu.<\/p>\n
(Udir Saiba)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jerat Fakta | Manokwari, \u2014 Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH)…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":6403,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[39,37],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-6502","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-manokwari","category-papua-barat"],"yoast_head":"\n