![\"\"](\"https:\/\/jeratfakta.com\/news\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/IMG_20251128_091714.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
Jeratfakta. Kebijakan penempelan stiker bertuliskan \u201cKeluarga Miskin\u201d di rumah penerima bantuan sosial (bansos) bagi keluarga berpenghasilan rendah bukan instruksi Kementerian Sosial (Kemensos), melainkan murni inisiatif pemerintah daerah. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan, langkah tersebut dilakukan sejumlah daerah untuk mendorong warga yang sebenarnya mampu agar malu dan secara sukarela keluar dari daftar penerima bansos.<\/p>\n
\u201cItu inisiatif dari daerah. Kementerian Sosial sendiri tidak memberikan instruksi,\u201d ujar Agus Jabo.<\/p>\n
Dorong Warga Mampu Keluar dari Daftar Bansos.<\/p>\n
Agus menjelaskan, metode penandaan rumah dengan stiker dinilai cukup efektif meningkatkan kesadaran.<\/p>\n
Sebab, sebelumnya ditemukan banyak keluarga mampu di perdesaan yang menggantungkan hidup pada bansos rutin dari pemerintah.\u200e Ia menegaskan bahwa bantuan sosial seharusnya hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.<\/p>\n
\u201cKami berharap saudara-saudara kita yang mampu dan sebenarnya tidak berhak menerima bansos lebih baik segera keluar, supaya bisa digantikan oleh yang benar-benar berhak,\u201d katanya. Masa Transisi Menuju DTSEN Agus menyebut pemerintah tengah berada pada masa transisi dari Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).<\/p>\n
Evaluasi terhadap exclusion error\u2014warga berhak tetapi tidak masuk data\u2014serta inclusion error\u2014warga tidak berhak tetapi menerima bantuan\u2014terus dilakukan agar penyaluran bansos makin tepat sasaran. \u201cKami masih mengevaluasi. Silakan daerah berinovasi, tetapi Kemensos belum mengambil kebijakan terkait program seperti itu,\u201d lanjutnya.<\/p>\n
Lebih lanjut, DTSEN yang dibangun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 disebut menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya seluruh kementerian menyerahkan data ke satu basis yang diintegrasikan dengan Badan Pusat Statistik (BPS). \u201cSupaya objektif, BPS yang merumuskan. Kemensos membantu melakukan pemutakhiran, salah satunya melalui ground check,\u201d ujarnya. Akurasi data juga ditingkatkan melalui berbagai mekanisme, seperti musyawarah desa dan kelurahan, aplikasi Cek Bansos, call center, hingga kanal pengaduan WhatsApp. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga diminta rutin mengecek kondisi lapangan.<\/p>\n
Red.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Jeratfakta. Kebijakan penempelan stiker bertuliskan \u201cKeluarga Miskin\u201d di rumah penerima bantuan sosial (bansos) bagi keluarga…<\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-8005","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-berita"],"yoast_head":"\n