Pasca Serangan Nakes, JDP Minta Aparat Kedepankan HAM dalam Operasi

Jerat Fakta | Tambrauw – Jaringan Damai Papua (JDP) mempertanyakan tindakan pengamanan dan/atau penangkapan terhadap sekitar 12 warga sipil dalam operasi gabungan aparat keamanan di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (17/3/2026).

Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, mendesak Kapolda Papua Barat Daya beserta jajarannya untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait alasan penangkapan tersebut.

Menurutnya, transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat sipil, terlebih pasca insiden kekerasan yang menimpa tenaga kesehatan (nakes) di wilayah tersebut.

“JDP meminta penjelasan terbuka mengenai dasar hukum dan alasan diamankannya 12 warga sipil tersebut,” tegasnya. Kamis, (19/03/2026).

Selain itu, JDP juga mendesak Panglima Kodam XVIII/Kasuari untuk memberikan klarifikasi terkait keterlibatan TNI dalam operasi gabungan tersebut, yang dinilai telah berdampak signifikan terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Tambrauw.

JDP menekankan pentingnya pendekatan yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap penanganan konflik di Tanah Papua.

Seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang timbul pasca setiap insiden kekerasan.
Adapun 12 warga sipil yang diamankan diketahui berinisial TY (28), LY (57), SY (19), AY (44) selaku Kepala Kampung Banfot, MY (29) selaku Kepala Kampung Bamusbama, serta BY, AY, TY, WY (49) seorang PNS, PY (49), dan YJ.

Di sisi lain, pihak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) telah menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan terhadap tenaga kesehatan yang terjadi sebelumnya.

Karena itu, JDP mengingatkan aparat keamanan, baik Polri maupun TNI, agar bertindak cermat dan profesional dalam melakukan upaya paksa terhadap para terduga pelaku.

“Jangan sampai terjadi salah tangkap terhadap warga sipil yang tidak mengetahui ataupun tidak terlibat dalam peristiwa tersebut,” ujar Warinussy.

JDP menegaskan akan terus mengawal proses penegakan hukum guna memastikan terungkapnya kebenaran serta terpenuhinya rasa keadilan dalam kasus dugaan penyerangan terhadap tenaga kesehatan di Kabupaten Tambrauw. (*)