JDP Ingatkan Presiden Prabowo Subianto, Dialog Papua Jangan Sekadar Wacana

Jerat Fakta | Manokwari, Papua Barat – Jaringan Damai Papua (JDP) menilai bahwa kesediaan Presiden Prabowo Subianto untuk membuka ruang dialog dengan berbagai pihak di Tanah Papua tidak serta-merta dapat dianggap sebagai langkah positif menuju realisasi dialog Jakarta–Papua.

Juru Bicara JDP, Yan Christian Warinussy, menegaskan bahwa gagasan dialog Jakarta–Papua sejatinya telah lama menjadi aspirasi mayoritas rakyat Papua. Karena itu, menurutnya, komitmen pemerintah harus dibuktikan dengan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan politik.

“JDP sejak lama dan berulang kali telah menyerukan pentingnya dialog sebagai cara terbaik dalam menyelesaikan konflik sosial dan politik di Tanah Papua,” ujar Warinussy. Senin, (23/03/2026).

Ia menekankan bahwa pendekatan keamanan, termasuk operasi militer maupun kebijakan pemekaran wilayah, bukanlah solusi yang efektif untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama di Papua. Sebaliknya, pendekatan tersebut dinilai justru berpotensi memperpanjang konflik dan memperdalam ketidakpercayaan masyarakat.

Menurut JDP, dialog damai merupakan jalan utama untuk mendorong rekonsiliasi serta mengakhiri konflik bersenjata di seluruh wilayah Tanah Papua. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk secara konsisten mengedepankan pendekatan damai dalam menyelesaikan persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, JDP juga mengingatkan pemerintah agar menghentikan berbagai bentuk operasi keamanan di Papua. Hal ini dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, yang menegaskan bahwa persoalan keamanan di Papua merupakan ranah domestik yang menjadi tanggung jawab utama institusi Kepolisian Republik Indonesia.

JDP menegaskan bahwa Tanah Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 1 Mei 1963. Oleh sebab itu, pendekatan negara terhadap Papua seharusnya dilakukan melalui cara-cara damai, dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap adat istiadat masyarakat setempat.

“Pendekatan yang melihat rakyat Papua sebagai musuh negara hanya akan memperbesar rasa kebencian dan memperburuk hubungan dalam bingkai NKRI,” tegas Warinussy.

Sebagai penutup, JDP mendorong Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemerintahannya untuk menata ulang arah kebijakan pembangunan di Tanah Papua dengan mengutamakan pendekatan sosial kemasyarakatan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. (*)