Jerat Fakta | Manokwari – Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy, menyampaikan kekhawatirannya atas meningkatnya penempatan personel militer di Tanah Papua yang dinilai dapat menghambat upaya perdamaian.
Sejak 2024 hingga Februari 2025, tercatat sebanyak 3.187 personel militer non-organik telah ditempatkan di berbagai wilayah Papua.
Menurut sumber JDP di Kabupaten Puncak, sekitar 450 personel militer kembali diterjunkan ke wilayah tersebut antara 5 hingga 11 Februari 2025. Mereka diduga dilengkapi dengan senjata mesin, amunisi, dan granat dalam jumlah besar.
“Apakah kehadiran personel militer ini benar-benar untuk menjaga keamanan rakyat Papua? Jika ya, mengapa mereka justru menempati gedung sekolah dan pusat kesehatan? Bagaimana nasib pendidikan anak-anak dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil?” ujar Warinussy dalam pernyataannya.
JDP mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk segera menghentikan segala operasi keamanan di Papua dan mengutamakan pendekatan damai.
Salah satu langkah yang disarankan adalah menerapkan jeda kemanusiaan guna memulai dialog informal antara pihak bertikai, termasuk TNI, Polri, dan TPNPB.
“Pemerintah harus menunjukkan komitmen nyata untuk mewujudkan Papua sebagai tanah damai, bukan zona konflik berkepanjangan,” tegas Warinussy.
JDP berharap langkah damai ini dapat segera direalisasikan demi menghentikan eskalasi konflik dan memastikan hak-hak dasar masyarakat Papua tetap terjamin.
(Udir Saiba)
![](https://jeratfakta.com/news/wp-content/uploads/2026/03/IMG-20260316-WA0346.jpg")
