Dua Prajurit TNI AL Gugur di Maybrat, JDP Serukan Hentikan Konflik Bersenjata

Jerat Fakta | Maybrat, Papua Barat Daya – Pasca peristiwa penyerangan terhadap pos pengamanan TNI Angkatan Laut di Kampung Sory, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, pada Minggu (22/3), situasi keamanan di wilayah tersebut kembali menjadi sorotan.

Dalam insiden tersebut, dilaporkan dua prajurit TNI AL gugur. Keduanya yakni Prada Marinir Andi Suvio dari Batalyon Marinir (Yonmar) 7 dan Prada Marinir Elki Saputro dari Batalyon Marinir (Yonmar) 10.

Selain itu, satu prajurit lainnya, Kopda Marinir Eko Sutrisno dari Yonmar 7, mengalami luka dan saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) di Kota Sorong.

Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, penyerangan tersebut juga diduga mengakibatkan dua pucuk senjata api milik TNI AL dirampas oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

Di sisi lain, informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa satu anggota TPNPB dari Kodap IV Alfons Sorry juga dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut.

Menanggapi situasi ini, Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy, SH, menyerukan kepada semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di wilayah Kabupaten Maybrat agar segera menghentikan kekerasan.

Menurutnya, wilayah Maybrat, Tambrauw, Sorong Selatan di Provinsi Papua Barat Daya, serta Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat bukanlah zona perang, melainkan kawasan yang dihuni oleh masyarakat sipil yang membutuhkan rasa aman dan perlindungan.

“Segala bentuk konflik bersenjata akan berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik,” tegasnya.

JDP juga mengingatkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar mengambil langkah konkret dalam mendorong penyelesaian konflik secara berkeadilan.

Selain itu, JDP menyoroti bahwa konflik bersenjata yang terus terjadi kerap memicu tindakan salah tangkap, salah tahan, hingga kekerasan fisik maupun psikis terhadap warga sipil yang tidak mengetahui peristiwa tersebut.

“Untuk itu, JDP mendorong pemerintah pusat, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta TPNPB agar segera membuka ruang dialog yang setara dan damai guna mencari solusi penyelesaian konflik yang berkelanjutan di Tanah Papua, khususnya di wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat,” pungkasnya. (*)