Tanpa Demo, Buruh di Sorong Pilih Dialog: Sinergi dengan Polisi Menguat

Jerat Fakta | SORONG – Menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026, Polda Papua Barat Daya memperkuat sinergitas dengan serikat buruh guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kota Sorong.

Melalui Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam), Polda Papua Barat Daya menggelar rapat bersama para ketua dan pengurus serikat buruh se-Papua Barat Daya di M Hotel, Jalan Sungai Mamberamo Km 10, Rabu (29/4/2026) sore hingga malam.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Direktur Intelijen Keamanan Polda Papua Barat Daya, Kombes Pol Angling Guntoro, S.I.K., dan dihadiri sejumlah pimpinan organisasi buruh serta jajaran Ditintelkam.

Dalam arahannya, Kombes Pol Angling Guntoro menegaskan bahwa kegiatan ini menitikberatkan pada penguatan silaturahmi, kerja sama strategis, serta penyamaan persepsi antara kepolisian dan elemen buruh.

“Momentum May Day bukan hanya menjadi ajang penyampaian aspirasi, tetapi juga kesempatan memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di Papua Barat Daya,” ujarnya.

Ia turut mengapresiasi peran aktif serikat buruh yang selama ini mampu menjaga situasi tetap kondusif setiap peringatan Hari Buruh, berbeda dengan dinamika yang kerap terjadi di sejumlah daerah lain.

Dalam forum diskusi, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Papua Barat Daya, Luis Dumatubun, menegaskan bahwa buruh di Kota Sorong sepakat tidak menggelar aksi demonstrasi pada May Day tahun ini.

Sebagai gantinya, para pekerja memilih mengedepankan dialog konstruktif sebagai bentuk perjuangan yang lebih aman dan produktif.

“Kami berkomitmen menjaga keamanan daerah, sekaligus tetap memperjuangkan hak-hak pekerja melalui jalur yang kondusif,” tegasnya.

Meski demikian, sejumlah persoalan krusial tetap menjadi perhatian, mulai dari upah di bawah standar, pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, minimnya perlindungan jaminan sosial, hingga dorongan pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Papua Barat Daya.

Ketua Konfederasi Buruh Sejahtera Indonesia (KBSI) Papua Barat Daya, Donal Mamahit, juga menegaskan komitmen organisasinya untuk mendukung stabilitas Kamtibmas serta mengarahkan perjuangan buruh melalui forum dialog.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional Indonesia (SPNI), Untung, menyoroti lambatnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta ketidakjelasan peran instansi terkait, bahkan adanya dugaan kriminalisasi terhadap pekerja.

Hal senada disampaikan Ketua Serikat Buruh Nasional Indonesia (SBNI), Fernandes, yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja, termasuk jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, IPTU Heri dari Ditintelkam menjelaskan bahwa Polri telah membentuk Desk Ketenagakerjaan sebagai langkah strategis dalam mempercepat penanganan persoalan hubungan industrial.

“Polri hadir untuk deteksi dini, memfasilitasi komunikasi, serta mendukung penyelesaian masalah tanpa mengambil alih kewenangan hubungan industrial,” jelasnya.

Komitmen menjaga situasi tetap aman juga ditegaskan oleh perwakilan Divisi Keselamatan Pekerja Buruh, Rudy, yang memastikan bahwa peringatan May Day 2026 di Kota Sorong akan berlangsung damai dan tertib.

Kegiatan ditutup dengan pembagian sembako secara simbolis kepada perwakilan serikat buruh sebagai bentuk kepedulian sosial. Seluruh rangkaian acara berlangsung aman, tertib, dan lancar.

Melalui kegiatan ini, Polda Papua Barat Daya berharap sinergitas yang telah terbangun dapat terus diperkuat, sehingga peringatan May Day di Kota Sorong berjalan aman, damai, dan kondusif.(*)