JDP Desak Pangdam Kasuari Hentikan Intimidasi terhadap Warga Assem Maybrat

Jerat Fakta | Manokwari – Jaringan Damai Papua (JDP) melalui juru bicaranya, Yan Christian Warinussy, mendesak Panglima Kodam XVIII/Kasuari untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum aparat TNI di Pos Keamanan Kamat, Kampung Assem, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya.

Desakan ini terkait dengan laporan intimidasi yang dilakukan aparat kepada warga sipil setempat dengan dalih hilangnya senjata api milik salah satu anggota TNI.

Warinussy menyatakan bahwa tindakan intimidatif seperti ini bukan pertama kalinya terjadi di Tanah Papua.

“Situasi yang mengatasnamakan keamanan negara acap kali dimanfaatkan untuk menekan masyarakat sipil, bahkan menuduh mereka terlibat dalam aksi separatis tanpa dasar hukum yang jelas,” ujarnya, Minggu (27/7/2025).

Ia menegaskan, intimidasi terhadap masyarakat Kampung Assem bukan hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menciptakan ketakutan kolektif yang berdampak panjang terhadap kehidupan sosial dan psikologis warga, khususnya Orang Asli Papua (OAP) dari marga Assem.

Sebagai organisasi yang bergerak di bidang perdamaian, JDP menilai bahwa wilayah Kepala Burung atau Vogelkop—yang mencakup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya adalah salah satu wilayah paling aman di Tanah Papua. Karena itu, kehadiran aparat keamanan seharusnya memberikan rasa aman, bukan sebaliknya.

Warinussy menilai bahwa kehadiran pos-pos keamanan di daerah pedalaman harus disertai pendekatan persuasif dan dialogis, bukan intimidatif.

“Jika aparat menggunakan pendekatan militeristik, maka rakyat Papua akan terus melihat negara ini sebagai ancaman, bukan pelindung,” katanya.

Ia juga mengkritisi cara lama aparat yang menjadikan isu kehilangan senjata sebagai dalih untuk melakukan pemeriksaan sewenang-wenang dan tindakan represif terhadap warga yang tidak bersalah.

“Ini bukan hanya pelanggaran prosedur, tapi juga bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri,” tegas Warinussy.

JDP meyakini bahwa situasi damai hanya bisa dibangun melalui pendekatan humanis, partisipatif, dan dialog terbuka dengan masyarakat adat, bukan dengan memperkuat stigma dan operasi militer bersenjata.

“Kami menolak pola pikir yang menempatkan rakyat sipil sebagai musuh negara,” tambahnya.

Lebih jauh, Warinussy menekankan pentingnya menghormati nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum dalam menyelesaikan persoalan keamanan. Ia menyarankan agar investigasi terhadap hilangnya senjata dilakukan secara internal tanpa menyalahkan warga sipil.

Sebagai Juru Bicara JDP, ia menyerukan agar Pangdam XVIII Kasuari mengevaluasi seluruh operasi militer di wilayah Maybrat, khususnya yang berpotensi memicu ketegangan horizontal maupun vertikal.

“Pemulihan kepercayaan rakyat terhadap negara hanya bisa dilakukan jika pendekatan represif dihentikan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Warinussy mengajak para pemimpin gereja, tokoh adat, dan aktivis HAM untuk memantau secara kritis setiap aktivitas keamanan negara di Papua.

“Saya berharap insiden di Kampung Assem menjadi titik balik bagi perubahan pendekatan negara terhadap masyarakat Papua,” pungkasnya.

(Udir Saiba)