Koperasi Adat Sangat Membantu Bangun Wilayah, Tapi Mafia Tambang Justru Dilindungi?

Jerat Fakta | Manokwari, – Menyikapi konflik horizontal yang terjadi di wilayah tambang emas Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Kepala Suku Sejarah Wasirawi, Serphus Mosyoi, angkat bicara. Ia mendesak Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari untuk bertindak tegas terhadap para pelaku kerusuhan yang diduga kuat merupakan bagian dari jaringan mafia tambang emas ilegal. Kamis (10/07/2025).

Dalam pernyataannya kepada awak media, Serphus mengungkapkan kekesalannya terhadap lemahnya penegakan hukum atas kegiatan tambang ilegal yang justru menjadi pemicu konflik antarwarga di tanah adat mereka.

“Yang terhormat Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam, kami minta segera ambil langkah tegas terhadap para pelaku konflik antar suku di Wasirawi. Konflik ini terjadi karena mafia tambang ilegal dibiarkan bebas beroperasi di wilayah kami,” tegasnya.

Serphus menjelaskan bahwa masyarakat adat di wilayah Wasirawi sejatinya telah berupaya mandiri dengan membentuk koperasi adat, seperti Koperasi Warsirawi Mandiri Mulia dan Koperasi Mairengkey Meyah Otgesinsa, guna mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Melalui koperasi ini, masyarakat adat telah membangun akses jalan sepanjang puluhan kilometer dengan menggandeng kontraktor lokal yang juga anak adat, yakni Edi Imen, yang dikenal gigih dan visioner dalam membangun kampung halaman.

Tak hanya itu, koperasi masyarakat adat juga telah membangun rumah layak huni, membuka akses ke sembilan kampung, dan tengah merancang pembangunan fasilitas kesehatan, pendidikan, serta rumah ibadah secara swadaya.

Menurut Serphus, semua upaya ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dari kampung. Bahkan, langkah tersebut telah dikomunikasikan secara resmi kepada Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari.

“Di tengah efisiensi anggaran nasional, kami tidak ingin menjadi beban pemerintah. Karena itu, kami mengelola potensi sumber daya kami secara mandiri demi masa depan masyarakat adat,” ujar Serphus.

Namun ia menyayangkan sikap aparat keamanan yang terkesan membiarkan praktik tambang ilegal berlangsung. Bahkan, menurutnya, ada oknum yang justru merusak kemitraan antara masyarakat adat dan negara.

“Pembiaran terhadap mafia tambang ilegal ini menyebabkan kecemburuan sosial dan penipuan terhadap pemilik hak ulayat, sehingga muncul konflik horisontal antar suku,” ungkapnya.

Ia pun meminta agar Presiden RI melalui Kapolda dan Pangdam Papua Barat segera membangun kolaborasi strategis dengan tokoh adat, Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, MRP Pokja Adat, dan koperasi adat dalam rangka penyisiran dan penindakan hukum.

“Jika aparat benar-benar bekerja sama dengan tokoh adat dan koperasi, maka mafia tambang tidak akan punya ruang lagi. Jangan ada lagi permainan ‘kucing-kucingan’ hukum karena adanya kepentingan oknum,” tambahnya.

Serphus juga menegaskan bahwa masyarakat adat Wasirawi tidak akan tinggal diam jika konflik terus dibiarkan. Mereka mendambakan keadilan yang berpihak pada pemilik hak ulayat, bukan kepada mafia tambang.

“Kami sangat berharap agar seruan hati kami segera ditanggapi. Jangan sampai konflik berdarah terulang lagi dan masyarakat justru dikambinghitamkan,” pungkasnya.

Seruan Serphus Mosyoi menjadi peringatan keras bagi aparat penegak hukum dan pemerintah agar bertindak sebelum konflik lebih luas tak terkendali. Wasirawi tidak boleh menjadi medan pertempuran karena pembiaran terhadap tambang ilegal. (Tim)